Jakarta Anggota DPRD Salatiga yang juga istri Wali Kota Salatiga Yuliyanto, Titik Kirnaningsih, yang diduga terlibat kasus korupsi Jalur Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, dilarikan ke RS Bhayangkara, Jalan Majapahit, Semarang, Senin (16/4/2012). Pukul 16.30 WIB, dengan mengenakan pakaian putih dan celana hitam, Titik di temani suaminya, Yuliyanto, tiba di RS Bhayangkara untuk menjalani pemeriksaan fisik setelah menerima surat penangkapan dari Ditreskrimsus Polda Jateng.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengisyaratkan pembubaran Pertamina Energy Trading Ltd (PT Petral), anak usaha PT Pertamina yang bermarkas di Singapura. "Alasan pembubaran Petral agar Pertamina dapat menjalan korporasi secara baik, citranya tidak buruk dan bisa fokus mengelola sektor hulu," kata Dahlan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (21/2). Dahlan menjelaskan, selama ini sejumlah kalangan menilai bahwa Petral merupakan perusahaan tempat korupsi para pejabat dan petinggi-petinggi lama Pertamina.
DKINews.com – Sejumlah politisi dan tokoh nasional mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan penyelewengan dana Pertamina. Selain datang mereka juga berharap agar lembaga superbody yang di pimpin Abraham Samad Cs dapat menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. "Tidak ada lembaga lain yang kita percaya selain KPK. Kita beri dukungan kepada Abraham. Kita percaya mereka adalah orang-orang baik. Kita percaya mereka orang berani," ucap politisi senior, Ali Mochtar Ngabalin di gedung KPK, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/02/12).
Berita http://hukum.kompasiana.com 30 November 2011 Menurut Juru Bicara(jubir)KPK ,Johan Budi 6 orang sudah di cegah tangkal(cekal)termasuk dua orang di antaranya merupakan mantan pejabat teras Pertamina,Rahmat Sudibyo mantan Direktorat Jenderal minyak dan gas bumi dan mantan Wakil Direktur Utama Pertamina Mustiko Saleh. Dan secara keseluruhannya yang akan di periksa oleh Komisi Pemberantas Korupsi(KPK) terdiri dari lima mantan pejabat,serta empat mantan Direktur Utama dan seorang Wakil Direktur Pertamnia peiode 2000-2009 yang diperiksa sebagai saksi.
"Bioremediasi di Riau itu belum selesai. Pengerjaannya tidak dalam waktu singkat. Tidak setahun-dua tahun. Tapi bertahun-tahun." Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), mengatakan belum mengeluarkan cost recovery untuk proyek bioremediasi PT Chevron Pasific Indonesia di daerah Riau.
VIVAnews - Pemerintah mengusulkan biaya cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara dalam rancangan APBN-Perubahan 2012 sebesar US$15,16 miliar atau naik 23 persen dibandingkan APBN 2012 yang hanya US$12,33 miliar.Kepala Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono menjelaskan, kenaikan cost recovery tersebut atas usulan para produsen migas. "Atas usulan itu per Maret 2012, cost recovery dinaikkan," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi Energi DPR, Jakarta Selasa 13 Maret 2012.Dia menjelaskan, BP Migas akan mengawasi secara ketat pelaksanaan cost recovery sehingga ada kemungkinan dana yang dikeluarkan pemerintah akan turun. Selain itu, BP Migas juga akan memiliki batas cost recovery tidak akan lebih dari 25 persen hasil produksi.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi belum berniat membidik Aziz Syamsuddin terkait tuduhan ikut terlibat dugaan korupsi di proyek Rp567,9 miliar di Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan saat ini KPK sedang menelaah apakah lembaganya bisa menangani kasus dugaan korupsi tersebut. “Sedang kita telaah apakah itu masuk domain KPK," kata Johan Budi, di KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15/3/2012. Selain itu, Johan mengatakan KPK juga sedang menelaah apakah ada indikasi keterlibatan Aziz di proyek tersebut. “Sedang ditelaah proses itu,” ungkap Johan.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, mengatakan partainya belum menarik Wakil Ketua Komisi III DPR dari Partai Golkar Aziz Syamsuddin yang disebut-sebut terkait dengan terdakwa kasus Wisma Atlet M Nazaruddin dalam proyek Kejagung senilai Rp 567,9 miliar.
JAKARTA. Kejaksaan Agung diam-diam mulai fokus menangani kasus korupsi di PT Chevron Pasific Indonesia. Nilai kerugian negara yang diduga ditimbulkan mencapai US$ 270 juta.Bahkan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Andhi Nirwanto, mengatakan pihaknya sudah menetapkan tujuh orang tersangka dalam kasus ini. "Dari ketujuh tersangka itu, lima di antaranya dari perusahaan itu dan dua lagi dari swasta," kata Andhi.
JAKARTA--MICOM: PT Chevron Pacific Indonesia menolak dugaan korupsi yang menjerat perusahaan itu. Chevron menegaskan jika proyek bioremediasi yang dilakukan PT Sumigita Jaya dan PT Green Planet Indonesia sudah mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Hal tersebut diutarakan oleh Vice President Policy Government and Public Affair PT Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar kepada mediaindonesia.com di Jakarta, Minggu (18/3). Menurutnya, proyek pemulihan kembali tanah yang terkena limbah penambangan minyak itu telah berjalan sejak 2003 hingga 2011

Jakarta -- Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Muhammad El Idris, diperiksa selama dua jam oleh KPK dalam pengembangan kasus suap Wisma Atlet di Ja…